Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang adalah musyawarah rutin tahunan yang membahas perencanaan pembangunan pada suatu wilayah. Musrenbang Kecamatan dapat diartikan sebagai musyawarah rutin tahunan yang membahas perencanaan pembangunan dalam satu wilayah kecamatan. Pola pembangunan yang diterapkan adalah pola bottom up. Tujuan sebenarnya terlebih pada penentuan skala prioritas pendanaan pembangunan dari APBD Kabupaten. Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan.
Sebelum diadakan Musrenbang tingkat Kecamatan, terlebih dahulu diadakan Musrenbang tingkat paling bawah, yaitu tingkat RT. Usulan masyarakat lapis paling bawah dibawa ke Musrenbang tingkat Desa atau Kelurahan. Semua usulan diinventarisir, ditentukan skala prioritas berdasar kebutuhan mendesak warga masyarakat. Dipilah-pilah dan diperkirakan item mana saja yang dapat dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Bila ternyata tak mungkin tercover dari APBDes, maka item pembangunan fisik atau non fisik tadi dicatat dan diputuskan agar didanai lewat APBD Kabupaten, Provinsi, APBN atau sumbangan pihak ke-3. Agar usulan pembangunan dapat dianggarkan lewat APBD atau APBN, maka perlu dibawa dan diperjuangkan lewat Musrenbang tingkat Kecamatan. Bila dinyatakan lolos lewat penyaringan tingkat Kecamatan, baru dibawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten.
Musrenbang Kecamatan, sebagai sampel, di Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dimoderatori oleh Camat. Nara sumber utama dari Bappeda. Dihadiri oleh 3 delegasi dari desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, Anggota Dewan, Kelompok Penambang Sumur Minyak Tua Ledok, PERHUTANI, PERTAMINA, para perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Danramil, perwakilan Polsek, Kepala Desa, Pendamping Desa, Pendamping Sosial dan Tokoh Masyarakat. Untuk pengamanan dibackup oleh Satpol PP, Koramil dan Polsek.
Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dari pagi hingga petang hari. Hanya untuk menghasilkan selembar Berita Acara. Beberapa lembar notulens. Belasan lembar prioritas kegiatan pembangunan berdasar SKPD atau gabungan SKPD yang nantinya dijadikan sebagai Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan. Serta selembar daftar nama delegasi laki-laki dan perempuan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
Untuk menyaksikan videonya dapat diakses di VIDEO MUSRENBANG KECAMATAN KABUPATEN BLORA
Diceritakan oleh Heri Ireng
